BUKAN LRT UNTUK RAKYAT, TETAPI RAKYAT UNTUK LRTI

DARI DEBAT Capres yang kedua, terkuak berdasarkan keterangan dari Jokowi ini membutuhkan waktu hingga 20 tahun untuk memfungsikan LRT yang di Palembang, seperti yang kita ketahui LRT dalam operasionalnya membutuhkan dana 10 milyar rupiah, sedang dana tersedia sekitar satu milyar rupiah, sehingga harus nombok sebesat sembilan milyar rupiah, semula ini dimintakan Pemda setempat yang mengatasi, tetapi belakangan diketahui bahwa Pemda keberatan untuk membayar kekurangan biaya operasional LRT yng semula ingin dijadikan kebanggaan daerah itu. Pada debat Capres dua hari lalu terungkap bahwa untuk menanamkan pentingnya memanfaatkan LRT itu dibutuhkan waktu sekitar 20 tahunan atau sekitar empat periode @ 5 tahun untuk meruibah sikap masyarakat untuk memanfaatkan kendaraan fasilitas umum semisal LRT. Tuduhan penantang bahwa itu akibat tidak dilakukan penelitian kelayakan lapangan secara cermat terlebih dahulu ditolak keras oleh calon petahana, Dia mengatakan bahwa kesemuanya telah diawali dengan penelitiuan yang cermat. sedetilnya, tentunya.




Berapa besar biaya operasional, Pemda tak mampu mengatasi besarnya biaya operasional sejatinya itu semua sudah diketahui sebelumnya, lalu pertanyaan kita mengapa Pemerintah memaksakan diri untuk membangun LRT, apalagi tersebar kabar bahwa LRT yang dibangun di Palembang itu biayanya termadal di dunia. Lalu mengapa memaksakan diri, bila nantinya kita akan mengalami permasalahan besar, bahkan mungkin keretakan di masyarakat, yang sangat tak sebanding dengan manfaatnya karena masih membutuhkan waktu yang begitu panjang.

Terlalu gencarnya pencitraan yang dilakukan oleh rezim penguasa, ujung ujungnya akan dibayar mahal oleh masyarakat.  Selain konon kabarnya harga permeter dan tiang tiang dari LRT itu harga di Indonesia Konon melebihi harga di negara negara lain. Atau apapun istilahnya. upaya pemangkasan anggaran demi membelakan infrastruktur adalah ada sesuatu yang akan dirasakan hilang dalam pemggaran yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Wajar saja bila muncul pertanyaan bunyi hasil study lapangan itu seperti apa, yang di studykan itu adalah sesuai kepentingan dan kebutuhan masyarakat atau tidak. Yang paling tepat adalah kita membuat MRT itu hendaknya sebagai kebutuhan masyarakat, jadi LRT sesuai kebutuhan masyarakat, bukan sebaliknya LRT membutuhkan masyarakat. Kecuali bila study lapangan dimaksudkan sebagai peningkatan elektabilitas. Tetapi jika itu yang dipakai maka berarti telah terjadi pembodohan atau pengormbanan masyarakat.