
Beli membeli, beri memberi, suap menyuap demikian akrab di dunia bisnis selebihnya juga subur tipu menipu, dan dalam arti luas ada bunuh membunuh.Jika itu masuk dalam dunia Pemeruintahan maka terbayang di pemikiran kita betapa kotor praktik pemerintahan Indonesia bila nanti mereka benar benar telah menguasai seluruh Menteri Menteri atau lembaga lainnya setingkat Menteri telah dikuasai oleh oligarki pebisnis ini. Pebisnis minus etika tak tak segan segan menjual negeri ini, apalagi mereka memang orang asing atau pro asing dalam rangka melancarkan bisnisnya.
Dalam masa kampanye dahulu Prabowo tampil terkesan emosional ketika berbicara dan menggambarkan kekurang percayaannya terhadap para pebisnis asing, agar mereka hanya boleh sebatas berbisnis, tidak diperbolehkan mendekati kekuasaan, apatah lagi menjadikan mereka oligarki yang memiliki kemampuan mendikte Pemerintah atau Penguasa.
Nampaknya disitu pula perbedaannya dengan Jokowi yang nampak sekali menggantungkan dirinya kepada pebisnis, dan membuka lebar jalan bagi pebisnis bersentuhan dengan wilayah Pemerintahan dan pembangunan. Karena bagi Jokowi nampaknya pembangunan fisik atau hal hal yang nampak lainnya sebagai fokus perhatian, sehingga beliau berusaha memperpendek aturan untuk memperbesar peluang pemodal asing berkecimpung dalam pembangunan Indonesia. Utama jalan jalan, jenbatan serta pelabuhan dan lain sebagainya yang terkait. Asing diperlebar jalannya untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
No comments:
Post a Comment