KPU DAN HASIL PERHITUNGAN CEPAT.

EFFEK BURUK bagi masyarakat telah sempurna diberikan oleh hasil perhitungan cepat oleh sejulah surveyor Pemilihan Presiden, dan ini nampaknya merupakan puncak dari survey elektabilitas bagi calon Presiden. mereka awal mulanya telah melakukan survey dengan segala kemewahannya pada saat belum dibuka pendaftaran pencalonanm pada saat itu yang disurvey hanya Presiden Jokowi yabg rencananya akan kembali mencalonkan diri, ternyata hasil survey menunjukkan bahwa Joikowi adalah orang yang populer, otomatis menjadi orang yang paling berpeluang untuk menjai Presiden. Hasil survey ini walaupun diolok olok tetapi tidak membuat surveyor ,alu. Tentu saja semakin mendekati Pemilu survey dilaksanakan lebih gencar, di tengah tengah tuduhan mas7yarakat bahwa survey itu dilakukan untuk kepentingan salah satu calon, dan itu transparan.



PUNCAKNYA adalah perhitungan cepat pada saat dilaksanakan pencoblosan Pemilihan Presiden. ternyata penghitungan cepat ini secara diam  berpeluang menjadi sumber poerpecaghan Bangsa, karena masyarakat juga berpatokan kepada minat minat masyarakat dan dukungan yang ditunjukkan kepada masyarakat pada saat Pertemuan pertemuan Akbar oleh masing masing calon.

Dapaty dibuktikan dengan foto dan video bahwa  dukungan kepada Prabowo Sandi demikian besar, sementara dalam  beberapa acara ternyata tak jadi dislenggarakan  oleh pihak Jokowi Makruf karena sepinya peminat. Sehingga dengan mata telanjang mereka menyimpulkan akan terjadi persaingan yang ketat dan akhirnya akan dimenangkan oleh pihak penantang. Tetapi data yang ditampilkan oleh penyelenggara cuick cound pihak petahana yang tercatat beberapa kali sepi pengunjung itu justeru menang mutlak.

Selama ini memang surveyor seperti kehabisan kata kata untuk menjelaskan bahwa mereka itu independen dan dibayar. Jangankan oleh masyarakat, sesama perusahaan surveypun ikut mencibir mereka, sehingga image buruk tak terhindari. Disaat kepercayaan dan image buruk itu berkembang, pada saat itulah hasil quic count ditayangkan. Ancaman terbelahnya masyarakat itu semakin menjadi jelas karena sekarang bukan hanya KPU yang memiliki data, Ada KPU, ada Partai ikut mengumluklan data dan ada data yang dipegang oleh sejumlah perusahaan yang sedang mendapatkan borongan, mereka bekerja dengan mendapatkan bayaran.

Kita tidak tahu apakah ada dalam perjanjian bahwa hasiul penghitungan itu tak boleh merugikan yang membayar, atau para surveyor bahwa mereka itu tak menarik serupiahpun bayaran, sehingga  bebas menghsilak apa saja, tetapi sayang semakin mereka tak menarik bayaran bagi si pemesan.  Itu adalah urusan mereka dan pertanggungjawaban mereka. Tetapi masayarakat yang terancam terbelah ini tentu adalah tanggung jawab berasama.