KPK TERNYATA LEMAH, AGUS RAHARJO DKK MENYERAH.

KPK MENYERAH, menyerahkan mandat kembali kepada Presiden, tetapi walaupun demikian mereka berjanji akan melangkah manakala ada perintah maju langkah dari Presiden. KPK yang semula kita andalkan keberanian, kebenaran, dan keteguhannya, di tengah jalan mereka menyatakan berhenti dalam kebingungan karena terjebak dalam situasi yang mereka sendiri tak cukup memahami sehingga merasa sulit akan melangkah ke mana, mereka sepertinya membutuhkan akan adanya aba aba dari yang memiliki kekuasaan sehingga tak berbeda langkah dengan mereka yang memiliki kekuasaan. Ini menunjukkan betapa mereka sekarang terkurung dalam kondisi lemah tak berdaya. Mereka butuh perintah perintah yang jelas agar mereka tak salah dalam melangkah. Mereka tak merasa cukup nyaman dengan UU yang ada yang memayungi mereka, apalagi konon format payung hukum itu konon akan dirubah. Adanya rencana perubahan itulah membingungkan mereka. Mereka ingin kejelasan, kepada siapa mereka akan patuh .... ?



SITUASI seperti ini adalah sesuatu yang sangat menghawatirkan, jangan jangan sejatinya hal seperti ini bukan hanya dihadapi oleh KPK, tetapi justeru sedang dihadapi oleh sejunlah lembaga, di mana semakin penting kehadiran lembaga itu akan semakin dihadapi oleh kebingungan, mereka membutuhkan adanya Komando dari Presiden untuk meyakinkan apakah aturan yang ada ini bisa dilaksanakan, karena mereka sedang menghadapi tekanan yang demikian berat, sehingga Presiden sejatinya harus bicara dan memberikan sejumlah petunjuk agar mereka sebagai pembantu Presiden bisa memahami ke mana arah akan dituju.

Bisa jadi juga aturan yang ada itu memang sejatinya memberikan pilihan dua arah, ketika adanya aturan yang multi tafsir, maka memang Presiden diharuskan bicara. Bagi pihak yang memang memiliki selera sendiri, maka ketiadaan petunjuk Presiden adalah kesempatan untuk memilih jalan sendiri sesuai dengan selera yang bersangkutan, tetapi bagi mereka yang berada pada pos penting yang dan akan dikontrol oleh masuarakat, mereka memang membutuhkan pemahaman akan warno politik Presiden dalam mengelola Pemerintahan. Situasi seperti ini memang kan menjepit rakyat. Rakyat memang akan sengsara dibuatnya.