SEHARUSNYA PEMERINTAH BERUSAHA MENCERDASKAN RAKYAT.

BERDASARKAN peraturan yang ada seperti apa yang telah disampaikan oleh KPU bahwa tagar 2019 Ganti Presiden diperbolwehkan, tetapi kenyataannya ada sejumlah masyarakat yang berusaha menggagalkan dengan cara memperskusi dan banyak juga diviralkan pemakai kaos tagar 2019 Ganti Presiden dibuka secara paksa, diganti atau kaosnya dibalik. Ini kontraproduktif dengan Demokrasi yang yang demikian diagung agungkan oleh Pemerintah, tetapi Pemerintah melalui jurubicaranya Ali Mukhtar Ngabalin ternyata Pemerintah mengekspressikan Politik Praktis. Secara gamblang seolah Pemerinmtah berdiri dan memihak kepada salah satu golongan. 

Cepat cepat Pimpinan Banser Jawa Timur membantah mengetahui sejumlah anggota Banser menjadi pemain utama dalam persekusi pemakai kaos Tagar 2019 Ganti Presiden dan menegaskan tak pernah memberikan perintah persekusi bagi para anggotanya, dan menegaskan bahwa segera akan memecat para anggota Banser yang terlibat, walaupun sejatinya sebelum prisitiwa itu ada ancaman dari Politisi akan menggebuk Ahmad Dani manakala menyelenggarakan deklarasi 2019 Ganti Presiden. Karena penggunaan kos ganti Presiden itu dianggap makar dan inkonstitusional.

Dan selaku masyarakat, manakala berdiri pada posisi netral, juga akan meyakini bahwa Pemerintah nantinya juga akan menyalah ketidak netralan Ngabalin dalam mengekpressikan kekuasaanya, sekalipun sesungguhnya Dia hanya seorang Jurubicara yang sejatinya tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan sesuatu. Apa yang diucapkannya harus mengacu kepada Pejabat yang diwakilinya sebagai jurubicara.
Secara berulang ulang Ngabalin mengatakan "Ini Ngabalin ... ! Saya mengatakan .... ! yang meminta dicatat sebagai perintah dariu seseorang yang berwenang memutuskan segala sesuatunya. Berkali kali Dia mengatakan bahwa telah memerintahkan kepada Pihak Kepolisian. Sebagai anggota masyarakat tentu saja berharap pemerintah meluruskan sikap dan ekspressi ngabalin sebagai Jurubicara Presiden jangan seolah sebagai politisi yang mendukung Jokowi untuk Dua Periode.

Kitapun menjadi kasihan kepada Ngabalin karena dihadapkan dengan Pengamat Politik dan Pegiat Diskusi Filsafat, karena kentara sekali keduanya memliki literatur yang sangat menjomplang, karena yang satu menyandarkan kepada sistematika IUlmu Tentang demokrasi, sedang Ngabalin lebih mengedepankan Keluasaan, dan cara seperti ini sangat bertentangan dengan politik Jokowi konon ketika beliau masih menjabat sebagai Walikota Solo. Karena ini merugikan Presiden Jokowi, maka selayaknya Ngabalin ditegur dan diluruskan, bahwa Hastag  2019 Ganti Presiden, sepengetahuan masyarakat tidak dilarang.